Upah Minimum Regional - Rincian UMK Jeneponto Tahun 2000-2021

Upah Minimum Regional - Rincian UMK Jeneponto Tahun 2000-2021

1. Gaji UMP

perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Menurut garis besar, arti UMP bisa dimaksudkan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Upah Minimum Regional - Rincian UMK Jeneponto Tahun 2000-2021 seringkali membikin bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin berbicara lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Bentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Daya Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan hal yang demikian, dibuktikan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang patut ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sedangkan keduanya sama-sama dilaksanakan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan

Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK memiliki rentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketentuan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak berdasarkan perintah dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dihasilkan dengan menetapkan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup cocok, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibuktikan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Sekiranya diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab unsur yang diaplikasikan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Sekiranya berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditetapkan berdasarkan Keperluan Hidup Sesuai (KHL) dengan menetapkan banyak hal.
Namun semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar bayaran minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan hal yang demikian dihasilkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah seputar standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa poin penting seputar ketentuan gaji UMR INDONESIA yang patut Anda kenal, adalah seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika gak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan mengundang konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang senantiasa digiatkan oleh banyak buruh, terutamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran spesifik untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada beragam ragam hal dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berdiskusi tentang upah atau standard penghasilan minimal di INDONESIA betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku buruh ataupun eksekutor usaha, pastinya Anda mesti menyadarinya. Berikut di bawah ini ada penjelasan dan keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR merupakan standar minimal yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan disahkannya UMR ialah untuk menjamin supaya para karyawan memperoleh gaji sebagai pendapatan yang pantas.

Berpedoman pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menjelaskan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.

Berdasar pada pemahaman itu dapat diambil rumusan, kalau UMR sebagai standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau dasar dalam pengesahan besaran upah, tapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota sesudah disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa dibagi atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah diatur dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya munculah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup pada suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada daerah itu.

1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja membatasi cara yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai acuan supaya pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai cocok dengan tingkat kebutuhan cocok hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan bayaran yang cocok. Tentunya hal itu cocok dengan beban kerja.
2. Bagian UMR
Menurut surat edaran Menteri Daya Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan tetap. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, segala wujud tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Formatnya ini cocok dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini adalah pembayaran baik secara langsung maupun tidak untuk dikasih terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang sudah tidak diaplikasikan lagi, hal itu cocok Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan seperti itu, standar bayaran regional yang ditetapkan oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah ditetapkan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa tata tertib itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran cocok skala bayaran cocok kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR adalah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada beberapa unsur dan biasanya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Kepada Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang cocok pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membikin acuan hal yang demikian berdasarkan kebutuhan hidup cocok.
Hukuman, jika terdapat perusahaan yang tidak cakap membayar bayaran terhadap pekerja dipecahkan UMR atau UMK bisa melaksanakan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya sudah dikuasai dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, sedangkan faktanya instansi hal yang demikian cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, cocok UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan tata tertib ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan tunduk terhadap tata tertib.
8. Langkah Kepada Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan cocok ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan relasi industrial. 
Ketetapan tata tertib hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan lewat beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melaksanakan perundingan bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian bayaran. Formatnya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih terhadap pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara singkatnya, bayaran yang dikasih pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan seperti itu, besaran nominalnya meliputi poin rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah review komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari beragam sisi sampai ketentuan pelegalan standar gaji hal yang demikian. semoga berita ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,