Upah Minimum Regional - Rincian UMP Bengkulu Tengah Tahun 2000-2021
Upah Minimum Regional - Rincian UMP Bengkulu Tengah Tahun 2000-2021
tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Upah Minimum Regional - Rincian UMP Bengkulu Tengah Tahun 2000-2021 seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Kalau ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Bentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan tersebut, diterangkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sedangkan keduanya sama-sama dilaksanakan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai bentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan perintah dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan memastikan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup layak, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan diterangkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat dapat jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Kalau diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh karena unsur yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran sekiranya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Kalau ingin mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan berdasarkan Keperluan Hidup Layak (KHL) dengan memastikan banyak hal.
Namun sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Referensi tersebut dibuat dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengetahui mulai dari pengertian beberapa istilah tentang standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa nilai penting tentang ketentuan gaji UMR INDONESIA yang harus Anda ketahui, merupakan seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun sering jadi percakapan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan mengakibatkan konflik ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang kerap digalakkan oleh para karyawan, terutamanya pada hari buruh Nasional yaitu upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA punyai besaran spesifik untuk upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.
Tentang hal pengesahan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada pelbagai jenis perihal serta fakta yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berdiskusi tentang upah atau standard gaji minimal di INDONESIA benar-benar dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan atau pelaksana bidang usaha, pastinya Anda mesti mendalaminya. Berikut ada pemahaman dan keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR merupakan standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin supaya para buruh mendapatkan upah sebagai pendapatan yang layak.
Merujuk pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan jika UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup area Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.
Berdasar pada penjelasan itu dapat disimpulkan, jika UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau dasar dalam pengesahan besaran upah, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan terendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK bisa terdiri atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.
Usai dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuatlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu daerah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada wilayah itu.
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja memegang metode yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai referensi supaya pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai layak dengan tingkat kebutuhan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para energi kerja, sehingga dapat memperoleh bayaran yang layak. Tentunya hal itu layak dengan beban kerja.
2. Komponen UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan konsisten. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Konsisten Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, seluruh wujud tunjangan tidak konsisten bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Bentuknya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini merupakan pembayaran bagus secara lantas maupun tidak untuk diberikan terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga bermacam-macam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang sudah tidak dipakai lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan demikian itu, standar bayaran regional yang ditentukan oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa peraturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala bayaran layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR merupakan standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa unsur dan lazimnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membikin referensi tersebut berdasarkan kebutuhan hidup layak.
Sanksi, sekiranya terdapat perusahaan yang tidak cakap membayar bayaran terhadap pekerja dituntaskan UMR atau UMK dapat melaksanakan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya sudah dikendalikan dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, sedangkan faktanya instansi tersebut cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan peraturan ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan patuh terhadap peraturan.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan layak ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan relasi industrial.
Ketentuan peraturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melaksanakan perundingan bipartit sekiranya selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian bayaran. Bentuknya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan terhadap pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara sederhananya, bayaran yang diberikan pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan demikian itu, besaran nominalnya meliputi nilai rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah review lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari bermacam-macam sisi sampai ketentuan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga berita ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment